Berita

Heboh THR dan Gaji ke-13 Bakal Dihapus, Partai X: Jangan Korbankan Hak ASN Demi Efisiensi!

Kabar mengenai dihapusnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 tengah menjadi sorotan publik. Informasi tersebut menjadi heboh setelah beredar di media sosial X pada Rabu (5/2/2025) malam.

Dari informasi yang tersebar disebutkan, kemungkinan penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN ini imbas dari efisiensi keuangan negara. Kabar ini menuai kritik dan diskusi dari berbagai pihak, termasuk dari Partai X yang menilai kebijakan tersebut harus didasarkan pada indikator yang jelas agar tidak merugikan ASN.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang terukur jika ingin menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa adanya acuan yang jelas.

"Jika pemerintah ingin menghapus gaji ke-13 dan THR ASN, maka harus ada indikator yang jelas yang dijadikan dasar pengambilan keputusan, terutama terkait dengan efektivitas kinerja ASN dan dampak kebijakan ini terhadap ekonomi. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki KPI yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran," ujarnya.

Rinto juga menekankan bahwa kebijakan penghapusan anggaran harus mengutamakan transparansi agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di masyarakat. Menurutnya, banyak pos anggaran yang masih bisa dievaluasi sebelum memutuskan untuk memangkas hak ASN.

"Sebelum menyentuh hak ASN, pemerintah juga perlu mengkaji penggunaan anggaran yang tidak mendesak. Misalnya, anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar, subsidi untuk perusahaan BUMN yang terus merugi, hingga proyek infrastruktur yang belum memiliki urgensi tinggi," katanya.

Lebih lanjut, Rinto mengingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan tanpa perhitungan yang matang, bisa berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa ASN memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi, sehingga kebijakan yang mengurangi daya beli mereka bisa melemahkan sektor riil.

"ASN adalah bagian dari roda perekonomian. Jika gaji ke-13 dan THR dihapus tanpa kajian yang jelas, daya beli ASN akan turun dan ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Efisiensi anggaran itu perlu, tapi jangan sampai malah menekan konsumsi masyarakat," jelasnya.

Sebagai solusi alternatif, Partai X mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak produktif serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Rinto menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

"Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan berbasis indikator kinerja yang jelas. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru menciptakan preseden buruk dalam tata kelola keuangan negara. Kami akan terus mengawal agar kebijakan ini tidak merugikan rakyat," pungkasnya.