Berita

Demokrasi Tanpa Struktur: Sebuah Ilusi Keadilan untuk Rakyat

Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi dilema besar, yaitu kurangnya struktur yang mendukung pelaksanaan pemerintahan yang benar-benar mewakili rakyat. Demokrasi yang berjalan tanpa adanya landasan yang kuat dalam struktur negara hanya akan menjadi formalitas belaka, dan bukan sistem yang mendalam yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada pemilu dan kesempatan untuk memilih, suara rakyat seakan-akan tidak memiliki efek nyata pada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Ketimpangan yang Dihasilkan dari Ketidakmampuan Struktur Negara

Sistem yang ada justru menciptakan ketimpangan. Kekayaan yang dihasilkan oleh negara lebih sering mengalir keluar dan dikuasai oleh pejabat pemerintah dan bisnis yang sudah mapan. Sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kekayaan negara malah terpinggirkan. Sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan meskipun negara kaya akan sumber daya alam dan manusia. Salah satu alasan ketidakberdayaan rakyat adalah sistem ekonomi dan pemerintahan yang tidak menguntungkan mayoritas warga negara

Kekuasaan yang Dikuasai oleh Pejabat

Dalam kenyataannya, keputusan-keputusan besar lebih banyak dibuat oleh pejabat yang mengendalikan kekuasaan. Proses pemilu tidak cukup memberikan rakyat kontrol atas kebijakan. Karena keputusan strategis tetap berada di tangan para pemodal besar dan tokoh yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengarah pada kesenjangan yang semakin lebar antara kekayaan pejabat dan kehidupan mayoritas rakyat yang tetap miskin.

Solusi untuk Mewujudkan Demokrasi yang Berstruktur

Untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar berfungsi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, beberapa langkah harus diambil:

• Reformasi Struktur Pemerintahan: Sistem pemerintahan harus disusun kembali dengan memastikan adanya pengawasan dan keterlibatan rakyat dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan. Pemberdayaan lembaga seperti MPR dan DPR perlu ditingkatkan agar mereka bisa benar-benar menjadi pengontrol kebijakan, bukan hanya simbol.
• Penguatan Demokrasi Ekonomi: Sistem ekonomi yang diterapkan harus menjamin pemerataan kekayaan dan peluang bagi seluruh rakyat. Pemerintah harus mendorong pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk segelintir orang atau perusahaan asing.
• Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik: Proses pembuatan kebijakan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat agar menciptakan sistem yang lebih adil dan merata.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun demokrasi yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menciptakan struktur yang mendukung pemerintahan yang lebih adil dan transparan.