Berita

Sri Mulyani Kena Reshuffle, Tapi Wajib Bertanggung Jawab atas Dugaan Korupsi Proyek Coretax

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran kabinetnya, termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ditunjuk sebagai penggantinya dalam keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.

Reshuffle ini menandai langkah penyegaran besar dalam tim ekonomi. Namun, publik menyoroti satu hal penting: apakah Sri Mulyani akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dalam pengadaan proyek sistem administrasi pajak Coretax, yang kabarnya menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun.

IWPI Sudah Lapor ke KPK

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menegaskan bahwa pihaknya telah resmi melaporkan dugaan korupsi pengadaan Coretax ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025. Menurut Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab rakyat untuk mengawal agar uang pajak tidak disalahgunakan.

“Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah darah rakyat, bukan bancakan segelintir pejabat. Reshuffle boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab hukum tetap harus ditegakkan. Sri Mulyani tidak boleh lepas tangan hanya karena sudah tidak menjabat,” tegas Rinto Setiyawan.

Reshuffle yang Mengejutkan

Sri Mulyani meninggalkan kursi Menkeu di tengah gejolak sosial dan protes terhadap kebijakan pajak. Rumah kediamannya bahkan sempat jadi sasaran amarah massa. Di sisi lain, Menkeu baru Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih mungkin dicapai dengan memperkuat sinergi swasta dan pemerintah.

Jejak Reformasi dan Isu Coretax

Meski pernah dikenal sebagai motor reformasi fiskal, reputasi Sri Mulyani kini tercoreng oleh Coretax. Publik mempertanyakan manfaat proyek yang sudah menelan dana besar, tetapi justru gagal memberikan sistem perpajakan yang efektif. IWPI menilai, inilah bukti nyata kegagalan tata kelola, sekaligus alasan kuat agar KPK segera mempercepat proses hukum.

Harapan Stabilitas Ekonomi dan Keadilan Hukum

Reshuffle membawa harapan baru di sektor ekonomi. Namun, publik juga menuntut kejelasan: Sri Mulyani harus tetap dimintai pertanggungjawaban hukum. Tanpa itu, reshuffle hanya akan dipandang sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah.