Berita

Seni Pejabat Mengelak: Antara “Koordinasi” dan “Menunggu Proses”

Seni pejabat mengelak dalam komunikasi publik Indonesia telah menjadi pola yang semakin mengakar dalam cara birokrasi merespons pertanyaan masyarakat. Setiap kali publik menuntut kejelasan, kepastian, atau solusi atas suatu persoalan, jawaban yang muncul sering kali tidak langsung mengarah pada substansi masalah. Dalam banyak kasus, seni pejabat mengelak tampak melalui rangkaian kalimat yang terdengar formal, sopan, dan terstruktur, tetapi pada akhirnya tidak memberikan kepastian yang bisa diukur. Dari “koordinasi dulu” hingga “mohon bersabar”, pola bahasa ini mencerminkan bagaimana proses komunikasi publik sering kali lebih fokus pada penundaan yang terdengar wajar ketimbang penyelesaian yang konkret.

Dalam birokrasi, istilah seperti “koordinasi dulu” adalah bagian dari prosedur kerja yang sah. Namun dalam praktik seni pejabat mengelak, istilah ini sering berubah menjadi mekanisme penundaan yang berulang. “Koordinasi dulu” terdengar rasional karena mencerminkan kebutuhan untuk menyamakan persepsi antarinstansi. Namun ketika tidak disertai batas waktu, hasil, atau tindak lanjut yang jelas, istilah ini hanya menjadi cara untuk menunda keputusan. Di titik ini, bahasa tidak lagi menjadi alat penyelesaian masalah, tetapi berubah menjadi ruang tunggu tanpa kepastian.

“Mohon Bersabar”: Permintaan yang Tidak Disertai Kepastian

Frasa “mohon bersabar” menjadi salah satu bentuk paling umum dalam seni pejabat mengelak. Kalimat ini terdengar sopan dan empatik, seolah-olah pemerintah memahami beban yang dirasakan masyarakat. Namun dalam praktiknya, permintaan untuk bersabar sering kali tidak disertai penjelasan mengenai berapa lama kesabaran itu harus dilakukan. Tidak ada batas waktu, tidak ada indikator progres, dan tidak ada jaminan hasil. Akibatnya, kesabaran publik menjadi variabel yang tidak terukur, sementara masalah yang dihadapi tetap berjalan di tempat

Dalam banyak pernyataan resmi, muncul kalimat: “Kami sudah bekerja maksimal sesuai kemampuan.” Dalam konteks seni pejabat mengelak, frasa ini memiliki fungsi penting sebagai bentuk pembelaan institusional.

Di satu sisi, kalimat ini menunjukkan bahwa ada upaya yang telah dilakukan. Namun di sisi lain, ia juga menjadi batas implisit bahwa hasil yang belum tercapai adalah sesuatu yang “di luar jangkauan kemampuan”.  Dengan demikian, fokus pernyataan bergeser dari hasil menuju upaya, tanpa ada ukuran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “maksimal”.

Koordinasi sebagai Siklus yang Berulang

Salah satu elemen utama dalam seni pejabat mengelak adalah penggunaan koordinasi sebagai siklus berulang. Setiap isu yang muncul hampir selalu dijawab dengan kebutuhan untuk koordinasi lintas instansi. Namun tanpa struktur yang mengikat, koordinasi sering kali tidak berujung pada keputusan final. Ia hanya menjadi tahapan administratif yang berulang-ulang. Dalam banyak kasus, masyarakat mendengar kata “koordinasi” berkali-kali tanpa pernah mendapatkan hasil konkret dari proses tersebut.

Kompleksitas birokrasi menjadi salah satu alasan mengapa seni pejabat mengelak terus bertahan. Dalam sistem yang terdiri dari banyak lembaga, setiap keputusan harus melalui berbagai lapisan persetujuan. Dalam kondisi seperti ini, pejabat cenderung memilih bahasa aman. Bahasa aman adalah bahasa yang tidak menimbulkan risiko langsung, tidak mengandung komitmen waktu yang spesifik, dan tidak dapat diuji secara cepat oleh publik. Akibatnya, komunikasi publik menjadi sangat hati-hati, tetapi juga sangat tidak pasti 

Dampak pada Publik: Antara Harapan dan Ketidakpastian

Ketika seni pejabat mengelak menjadi pola yang dominan, masyarakat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka menerima informasi, tetapi tidak mendapatkan kepastian. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan realitas. Publik berharap ada penyelesaian, tetapi yang mereka terima adalah penundaan yang terus diperpanjang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Salah satu masalah mendasar dalam seni pejabat mengelak adalah kecenderungan untuk menempatkan proses sebagai pengganti hasil. Selama proses masih berjalan, maka dianggap pekerjaan masih berlangsung. Namun bagi publik, proses tanpa hasil tidak memiliki nilai praktis. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata, bukan sekadar aktivitas administratif. Ketika proses tidak dihubungkan dengan hasil, maka ia kehilangan relevansi sosialnya.

Reformasi Komunikasi Publik yang Diperlukan

Untuk mengatasi seni pejabat mengelak, diperlukan perubahan dalam cara birokrasi berkomunikasi dengan publik. Pertama, setiap pernyataan harus disertai batas waktu yang jelas. Frasa seperti “koordinasi dulu” atau “mohon bersabar” harus diikuti dengan estimasi waktu penyelesaian. Kedua, istilah “maksimal sesuai kemampuan” harus diukur dengan indikator kinerja yang transparan, bukan sekadar klaim verbal. Ketiga, setiap proses koordinasi harus memiliki penanggung jawab utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Keempat, publik harus diberi akses terhadap perkembangan kebijakan secara berkala.

Perubahan paling penting dalam menghadapi seni pejabat mengelak adalah perubahan budaya birokrasi. Selama budaya kerja masih mengutamakan kehati-hatian daripada kejelasan, maka pola penundaan akan terus berulang. Dibutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma komunikasi: bahwa kejelasan lebih penting daripada formalitas, dan hasil lebih penting daripada sekadar proses. Bahwa mengatakan “belum selesai” secara jujur jauh lebih sehat daripada mengatakan “sedang dikoordinasikan” tanpa batas waktu.

Penutup: Dari Kata ke Kepastian

Pada akhirnya, seni pejabat mengelak menunjukkan bagaimana bahasa birokrasi dapat membentuk persepsi publik terhadap negara. Frasa seperti “koordinasi dulu”, “mohon bersabar”, dan “Kami sudah bekerja maksimal sesuai kemampuan” mungkin terdengar meyakinkan, tetapi sering kali tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan masyarakat. Selama bahasa masih menjadi alat untuk menunda kepastian, maka jarak antara negara dan warga akan terus melebar. Reformasi birokrasi bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal keberanian untuk mengubah cara berbicara menjadi cara menyelesaikan.