Berita

Penjajahan Modern Fiskal: Pajak sebagai Alat Penguasaan Sumber Daya

Penjajahan modern fiskal telah muncul sebagai bentuk baru penguasaan atas kedaulatan negara. Di era globalisasi ini, pajak telah menjadi alat yang digunakan untuk mengontrol negara berkembang, termasuk Indonesia. Sistem perpajakan global yang didikte oleh kekuatan internasional semakin mengikis kedaulatan fiskal Indonesia, memaksa negara untuk mengikuti aturan yang tidak selalu selaras dengan kepentingan nasional.

Melalui mekanisme seperti BEPS 2.0, Indonesia dipaksa mengadopsi standar pajak global yang ditetapkan oleh negara-negara maju, terutama OECD. Meskipun Indonesia tidak menjadi anggota penuh, pengaruhnya begitu kuat, mengarahkan kebijakan pajak nasional yang lebih menguntungkan negara asal investor besar. Hal ini menciptakan ketergantungan fiskal Indonesia pada aturan yang tidak dirancang untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk mendukung kekuatan ekonomi global.

Pengaruh Konsultan Pajak Global

Firma akuntansi besar, seperti Big 4 (PwC, Deloitte, EY, KPMG), berperan penting dalam merancang kebijakan pajak Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan konsultasi kepada pemerintah, tetapi juga kepada korporasi besar yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Proyek Coretax, yang melibatkan vendor asing seperti LG CNS, memperlihatkan bagaimana pengelolaan pajak Indonesia kini bergantung pada perusahaan luar negeri, mengurangi kontrol negara atas sistem pajaknya sendiri.

Kebijakan pajak yang didorong oleh kepentingan global ini memiliki dampak besar pada rakyat Indonesia. Pemerintah semakin fokus pada perluasan basis pajak konsumsi (PPN), sementara pajak untuk perusahaan multinasional sering kali lebih ringan. Misalnya, meskipun diberikan fasilitas tax holiday, perusahaan besar bebas pajak, sementara masyarakat Indonesia harus menanggung beban melalui kenaikan PPN. Hal ini menciptakan ketidakadilan fiskal yang membebani rakyat.

Solusi untuk Memulihkan Kedaulatan Fiskal

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu mengevaluasi ulang partisipasinya dalam mekanisme global seperti BEPS dan mencari alternatif yang lebih adil. Pemerintah juga harus memperkuat sistem perpajakan domestik yang tidak bergantung pada standar internasional yang merugikan. Mengurangi ketergantungan pada firma konsultan internasional dalam pembuatan kebijakan pajak dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengembalikan kontrol atas kedaulatan fiskal Indonesia.

Penjajahan modern fiskal melalui sistem perpajakan global menjadi ancaman serius bagi kedaulatan Indonesia. Tanpa reformasi yang mendalam, Indonesia akan terus terjepit oleh kebijakan fiskal yang tidak adil dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah tegas untuk memulihkan kedaulatan fiskal melalui kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.