Berita

Gaji Guru Honorer Masih Jauh Dari Layak: Waktunya Tingkatkan Kesejahteraan Mereka!

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih menjadi isu penting yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Meskipun anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai Rp 750 triliun, banyak guru yang masih menerima upah di bawah kelayakan.

Menurut Lalu, banyak guru honorer yang hanya dibayar kurang dari Rp 500 ribu per bulan. Bahkan ada yang gajinya dibayar tidak rutin, beberapa di antaranya dibayar setiap tiga hingga enam bulan sekali. "Kesejahteraan guru kita hari ini masih jauh dari harapan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat peran besar mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya, Jumat (23/1/2026).

Kesejahteraan Guru: Masih Jauh dari Harapan

Lalu mengungkapkan bahwa meskipun 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dialokasikan untuk pendidikan. Dana tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan guru. Ia menilai bahwa seharusnya gaji ideal untuk guru honorer minimal sebesar Rp 5 juta per bulan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Komisi X DPR.

“Jika 20 persen anggaran pendidikan itu digunakan dengan tepat, gaji guru honorer seharusnya mencapai angka yang wajar. Ini sangat penting untuk mengimbangi tantangan yang dihadapi para guru di lapangan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian,” katanya.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengalokasikan Anggaran

Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan dengan tepat sesuai amanat konstitusi, yaitu untuk kepentingan pendidikan nasional dan kesejahteraan guru. "Kami akan terus mendorong agar kebijakan anggaran pendidikan bisa lebih berpihak kepada kesejahteraan para guru. Karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia," tambah Lalu.

Solusi dan Prioritas

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, Partai X mendorong pemerintah untuk memperbaiki alokasi anggaran pendidikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai. Pemerintah juga harus melakukan reformasi sistem pembayaran agar guru honorer mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.

Kesejahteraan guru merupakan isu krusial yang harus segera ditangani dengan serius. Negara harus memastikan bahwa guru, sebagai garda terdepan dalam pendidikan, mendapatkan hak mereka sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Partai X selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, memastikan pendidikan menjadi prioritas nasional, dan mendorong penggunaan anggaran negara dengan transparan untuk kepentingan rakyat. Reformasi anggaran pendidikan, memastikan alokasi dana yang tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.