Berita

Biaya Politik Tinggi: Demokrasi Tanpa Kepala Negara, Hanya Kepala Pemerintahan

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Biaya politik yang semakin tinggi telah menciptakan sebuah sistem yang penuh dengan penyimpangan. Demokrasi, yang seharusnya menjadi jalan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah, kini terkendala oleh logika pasar politik yang berbiaya mahal. Dalam banyak kasus, pemilihan pemimpin bukan lagi berdasarkan integritas atau visi kebangsaan, melainkan kemampuan membayar biaya politik yang tinggi. Ini mengarah pada hilangnya peran negarawan dan menjadikan politik lebih sebagai pasar kewenangan daripada sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sekolah Negarawan dan Peran Partai Politik

Prinsip yang perlu ditekankan adalah, dalam Sekolah Negarawan, politik bukanlah ruang untuk perjudian modal, melainkan tempat di mana calon pemimpin, atau kepala negara, dididik untuk memahami filosofi negara dan cara menjalankan kedaulatan rakyat secara efektif dan efisien. Negara, yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, seharusnya dikelola dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Sebaliknya, Partai Politik saat ini lebih fokus pada pembentukan pejabat pemerintahan yang tidak dilatih untuk menjadi negarawan, tetapi lebih kepada mereka yang memiliki modal dan loyalitas yang kuat. 

Dalam hal ini, partai politik berperan dalam mendidik calon pejabat pemerintahan (atau kepala pemerintahan), yang tak jarang lebih menyerupai asisten rumah tangga negara, ketimbang pemimpin yang memiliki visi dan komitmen pada kedaulatan rakyat.

Demokrasi dan Proses Pemilihan Pemimpin

Pada dasarnya, demokrasi haruslah menjadi cara untuk memilih pejabat pemerintahan yang akan melayani rakyat, namun dalam sistem yang salah desain, pemilihan tersebut lebih mirip dengan memilih asisten rumah tangga setelah melalui proses yang disaring dan disetujui oleh negarawan atau kepala negara. Pada titik ini, negara bukan lagi milik rakyat, tetapi telah menjadi alat para pemegang modal untuk mencapai kekuasaan.

Kejahatan Politik dan Penyimpangan Negara

Ketika biaya politik tinggi, yang terjadi bukan lagi politik sebagai sarana untuk mengelola negara, tetapi penyimpangan politik yang merusak sistem kenegaraan itu sendiri. Kejahatan politik terjadi ketika seseorang memperoleh kewenangan secara manipulatif dan koruptif untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mengorbankan kepentingan rakyat. Hal ini menciptakan negara yang jauh dari prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan.

Solusi: Menata Ulang Desain Negara

Penyelesaian dari masalah biaya politik tinggi bukanlah hanya dengan membatasi dana kampanye atau meningkatkan pengawasan administratif. Solusinya terletak pada penataan ulang desain negara itu sendiri. Negara harus kembali ke tujuannya yang semula, yaitu untuk melayani rakyat dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Penting untuk memulihkan peran negarawan, memisahkan fungsi lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta menempatkan aparatur negara sebagai pelayan rakyat, bukan pemegang kekuasaan.

Pentingnya Pemulihan Peran Negara dan Pemerintah

Negara yang sehat harus memastikan bahwa seluruh aparaturnya bekerja berdasarkan mandat konstitusi dan hukum, dengan tujuan melayani kepentingan rakyat. Aparatur negara harus dilatih untuk memahami fungsi negara secara profesional, sementara aparatur pemerintah harus bertugas melaksanakan kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Jika biaya politik tetap tinggi dan diterima sebagai hal yang normal, maka kita sedang membiarkan kejahatan politik menjadi sistemik, yang akhirnya mengarah pada negara yang kehilangan tujuan utamanya: melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat. Negara yang tidak mampu menjaga efisiensi dan transparansi dalam sistem politiknya akan terus berada dalam lingkaran setan yang mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan elit politik.