Berita

Pelantikan Sabrang di DPN, Cak Nun Pernah Ingatkan Bahaya “Kawah” Kekuasaan

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang dikenal luas sebagai Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada Kamis (15/1/2026) menyedot perhatian publik. Penunjukan ini menempatkan Sabrang di jantung sistem perumusan kebijakan strategis negara, khususnya pada bidang geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi, di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Masuknya Sabrang ke struktur formal negara kembali menghidupkan peringatan lama yang kerap disampaikan ayahnya, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Dalam berbagai forum Maiyah, Cak Nun berulang kali memetaforakan birokrasi dan pemerintahan Indonesia sebagai sebuah “kawah”, ruang yang panas dan rawan distorsi, tempat banyak orang berisiko kehilangan keseimbangan moral, rasa adil, dan kejernihan berpikir ketika bersentuhan dengan kekuasaan.

Selama ini, Sabrang dikenal sebagai intelektual publik yang aktif membedah logika kebijakan, rasionalitas negara, serta relasi kekuasaan dan rakyat dari luar sistem. Pelantikannya ke DPN menandai pergeseran peran: dari pengamat dan pengkritik, menjadi bagian dari proses penalaran kebijakan. Peralihan ini memunculkan pertanyaan yang wajar di ruang public, apakah kehadirannya akan memperkuat rasionalitas dari dalam, atau justru berisiko terserap oleh logika struktural yang sering kali tak ramah pada idealisme.

Cak Nun sendiri konsisten menjaga jarak dari jabatan formal. Sikap ini bukan penolakan terhadap negara, melainkan pilihan etis untuk tetap berada di ruang kultural, mengawasi, mengingatkan, dan merawat akal sehat publik tanpa beban struktural. Dalam pandangannya, bekal yang diberikan di Maiyah adalah latihan berpikir yang lebih luas dan kompleks agar seseorang tidak “rusak kadarnya” saat bersentuhan dengan kekuasaan.

Bidang geoekonomi dan geostrategi yang kini menjadi mandat Sabrang bukanlah wilayah teknis semata. Di sana bertemu kepentingan nasional, tekanan internasional, dan kompromi kebijakan yang menuntut disiplin nalar sekaligus keteguhan prinsip. Ujian utamanya bukan pada jabatan, melainkan pada kemampuan menjaga kejernihan berpikir, independensi analisis, dan keberanian intelektual, termasuk mengatakan “tidak” ketika nalar publik terancam dikorbankan.

Pelantikan ini, dengan demikian, melampaui seremoni administratif. Ia menjadi ujian kedaulatan nalar di dalam sistem pemerintahan. Publik akan mencermati apakah Sabrang mampu membuktikan bahwa rasionalitas dan integritas dapat bertahan di pusat kekuasaan, sementara peringatan Cak Nun tentang “kawah” kekuasaan tetap relevan sebagai pengingat agar negara tidak kehilangan akal sehatnya.