Berita

Mensos Perluas Penerima Bansos, Pengawasan Harus Diperketat!

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan kembali sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang sempat dihentikan karena terindikasi digunakan untuk judi online (judol). Langkah ini diambil karena mereka benar-benar membutuhkan bansos tersebut.

“Jadi yang terlibat judol itu kan sekitar 600 ribu lebih. Dari situ dilakukan konsolidasi dengan daerah. Ada sekitar beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan,” kata Gus Ipul di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Namun, meskipun beberapa penerima bansos tersebut diaktifkan kembali, hal ini dengan syarat tidak terlibat kembali dalam praktik judol. Gus Ipul menegaskan bahwa jumlah penerima bansos yang kembali mendapatkan haknya tidak mencapai 100 ribu orang.

Prinsip Negara dalam Menyikapi Masalah Sosial

Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, mengingatkan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tugas ini harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.

"Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat adalah prinsip dasar yang harus selalu dipegang. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penerima bansos harus lebih ketat agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang membutuhkan," ujar Diana Isnaini.

Prinsip Partai X dalam Penanganan Masalah Sosial

Partai X berprinsip bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan hak rakyat, apalagi jika menyangkut keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam menyikapi kasus penyalahgunaan bansos ini, beberapa prinsip Partai X perlu diterapkan:

1. Pemisahan Pemerintah dan Negara
   Pemerintah harus bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi. Setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat, tidak hanya pada kelompok tertentu atau pejabat.
2. Reformasi Hukum
   Penting bagi negara untuk melakukan reformasi hukum berbasis kepakaran guna mengurangi ruang korupsi, termasuk penyalahgunaan bantuan sosial.
3. Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
   Penyebarluasan pendidikan moral dan berbasis Pancasila harus menjadi prioritas. Hal ini untuk memastikan generasi mendatang memahami nilai-nilai dasar negara dan menghindari penyalahgunaan bantuan atau dana negara.

Solusi yang Ditawarkan oleh Partai X

Terkait dengan kasus penerima bansos yang disalahgunakan, Partai X menawarkan beberapa solusi:

1. Penguatan Pengawasan
   Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerima bansos dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.
2. Reformasi Birokrasi Digital
   Partai X mendorong transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi dan memastikan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Pendidikan Berbasis Pancasila
   Pendidikan moral dan berbasis Pancasila harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar untuk menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Kesimpulan

Masalah penyalahgunaan bansos oleh segelintir penerima memang menjadi tantangan besar, namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan implementasi prinsip-prinsip Partai X, negara akan lebih efektif dalam melindungi dan melayani rakyat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.