Berita

Memahami Perbedaan Negara dan Pemerintah menurut Sekolah Negarawan

Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Banyak persoalan politik di Indonesia tidak berawal dari niat jahat, melainkan dari kekeliruan cara berpikir. Kita terlalu sering menyamakan negara dengan pemerintah, seolah keduanya adalah satu entitas yang sama. Padahal, dalam perspektif Sekolah Negarawan, kekeliruan ini adalah sumber dari berbagai penyimpangan politik yang kemudian dianggap wajar.
Memahami perbedaan antara negara dan pemerintah bukan sekadar urusan istilah, tetapi fondasi etika dan nalar berpolitik.

Negara: Rumah Bersama Rakyat

Negara adalah rumah besar tempat seluruh rakyat bernaung. Ia terdiri dari wilayah, rakyat, dan mekanisme kewenangan yang memungkinkan negara bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan negara jelas dan tidak berubah oleh pergantian rezim: menjaga kedaulatan, mewujudkan keadilan, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat.
Karena itu, negara melampaui pemerintahan. Ia tidak lahir dari pemilu lima tahunan, dan tidak berakhir ketika masa jabatan pejabat selesai. Negara adalah kontinuitas, sementara pemerintahan adalah periode.
Kesalahan paling mendasar dalam praktik politik adalah ketika negara dipersempit menjadi “pemerintah hari ini”.

Pemerintah: Pengelola Mandat, Bukan Pemilik Negara

Pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat oleh rakyat lainnya untuk menjalankan urusan negara. Mandat ini bersifat sementara dan terbatas. Pemerintah bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, bukan demi kepentingan sendiri.
Dalam Sekolah Negarawan, pemerintah dipahami sebagai pengelola, bukan pemilik. Ia bekerja atas nama negara, tetapi tidak pernah menjadi negara itu sendiri. Ketika pemerintah mulai merasa sebagai pemilik negara, saat itulah penyalahgunaan kekuasaan dimulai.

Politik: Alat untuk Mengelola Pemerintahan

Politik sering dipersepsikan sebagai arena konflik dan intrik. Namun dalam kerangka Sekolah Negarawan, politik adalah alat, yaitu alat untuk mendapatkan kewenangan dan menggunakannya secara bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Politik seharusnya bekerja secara rasional, terbuka, dan efisien. Jika politik berubah menjadi ajang manipulasi, transaksi gelap, atau perebutan keuntungan pribadi, maka itu bukan lagi politik, melainkan penyimpangan dari politik itu sendiri.

Ketika Politik Menyimpang: Kejahatan Politik

Sekolah Negarawan membedakan secara tegas antara politik dan kejahatan politik. Kejahatan politik terjadi ketika kewenangan diperoleh atau dijalankan secara manipulatif, tertutup, dan koruptif, dengan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Jika kekuasaan diperoleh melalui uang, tekanan, atau kompromi yang merusak kepentingan publik, maka sejak awal mandat tersebut sudah cacat. Pratik politik semacam ini bukan sekadar salah arah, tetapi menggerogoti negara dari dalam.

Negarawan dan Pejabat: Dua Peran yang Berbeda

Tidak semua pejabat adalah negarawan, dan tidak semua negarawan harus menjadi pejabat. Negarawan adalah mereka yang memahami arah negara, berpikir jangka panjang, dan menjaga prinsip dasar bernegara, baik berada di dalam maupun di luar kekuasaan. Pejabat menjalankan fungsi administratif dan kebijakan. Negarawan menjaga arah dan nilai. Ketika pejabat kehilangan panduan negarawan, pemerintahan mudah terjebak pada kepentingan jangka pendek.

Aparatur: Pelayan, Bukan Penguasa

Aparatur negara dan aparatur pemerintah adalah pelaksana profesional mandat rakyat. Mereka bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum untuk melayani kepentingan publik. Aparatur bukan wakil pemilik negara, apalagi penguasa kecil yang bebas bertindak sewenang-wenang. Ketika aparatur lupa bahwa tugas utamanya adalah melayani, negara berubah menjadi mesin kekuasaan yang dingin dan tidak manusiawi.

Tujuan Akhir: Kesejahteraan Rakyat

Pada akhirnya, seluruh perbedaan ini bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan rakyat. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan Kesehatan, bukan sekadar pertumbuhan angka atau janji kampanye. Negara yang politiknya ramai tetapi rakyatnya tidak sejahtera adalah negara yang gagal memahami dirinya sendiri.
Meluruskan Cara Berpikir Bernegara Sekolah Negarawan meyakini bahwa banyak masalah politik dapat diurai jika kita meluruskan cara berpikir tentang negara dan pemerintah. Negara adalah amanah bersama, pemerintah adalah pengelola sementara, dan politik adalah alat untuk melayani kepentingan rakyat. Tanpa pemahaman ini, demokrasi mudah berubah menjadi ilusi, dan kekuasaan mudah menyimpang menjadi kejahatan. Tetapi dengan fondasi ini, politik dapat kembali ke tempat semestinya: sebagai sarana mengelola negara dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab.