Berita

Korporasi Global dan Keuntungan yang Mengorbankan Keadilan dalam Perekonomian Dunia

Korporasi global menguasai perekonomian dunia dengan memprioritaskan keuntungan di atas keadilan sosial. Dengan pengaruh besar atas kebijakan fiskal, pajak, dan regulasi, perusahaan-perusahaan besar mendominasi pasar global, mengabaikan kesejahteraan rakyat. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan dalam menegakkan kedaulatan fiskal mereka. Sementara itu, korporasi besar mendapatkan insentif pajak dan keringanan beban yang semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di dunia.

Dampak Dominasi Korporasi Global pada Negara Berkembang

Korporasi global memanfaatkan regulasi yang menguntungkan mereka untuk menghindari pajak dan memperbesar laba, tanpa memberikan kontribusi yang sebanding pada perekonomian negara berkembang. Penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan besar mengurangi pendapatan negara, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kontrol besar atas pasar dan kebijakan ekonomi, korporasi ini semakin memperburuk ketidaksetaraan pendapatan global.

Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam menghadapi dominasi korporasi global, negara harus bertindak untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal berpihak pada kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan korporasi besar mengendalikan kebijakan pajak dan ekonomi yang merugikan kepentingan publik.

Solusi untuk Mengatasi Dominasi Korporasi Global dalam Perekonomian Dunia

1. Reformasi Pajak untuk Korporasi Global
   Negara harus memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih adil, dengan fokus pada korporasi besar dan perusahaan multinasional. Penghindaran pajak harus dikendalikan melalui peraturan yang ketat dan transparansi dalam pelaporan pajak.
2. Menguatkan Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang
   Negara berkembang perlu memperkuat kedaulatan fiskalnya dengan mengurangi ketergantungan pada kebijakan ekonomi global. Pemerintah harus bisa merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat dan pembangunan domestik.
3. Peningkatan Regulasi Perdagangan Internasional
   Pemerintah harus mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan global dalam transaksi internasional. Aturan yang lebih jelas tentang perdagangan dan investasi dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan negara berkembang.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM
   Negara harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada korporasi besar. Penyediaan insentif dan dukungan bagi sektor-sektor lokal akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi.
5. Pengawasan Ketat Terhadap Korporasi Global
   Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas korporasi global, memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengabaikan kewajiban sosial dan pajak mereka.

Ketika keuntungan mengalahkan keadilan, korporasi global semakin menguasai perekonomian dunia dan memperburuk ketimpangan sosial. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Negara harus berani mengambil langkah tegas untuk mengatasi dominasi korporasi global dan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.