Berita

Ketika Agenda Global Menggerus Kedaulatan Negara: Refleksi terhadap Implementasi SDGs

 

Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Seiring dengan meningkatnya tantangan global, negara-negara di dunia berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh PBB pada 2015. Dengan 17 tujuan besar seperti penghapusan kemiskinan, kelaparan, pendidikan yang berkualitas, dan penanganan perubahan iklim, SDGs seakan menjadi panduan universal untuk mencapai dunia yang lebih baik. Namun, dalam implementasinya, banyak negara yang merasa terjepit antara tuntutan standar global dan kebutuhan untuk melindungi kedaulatan nasional mereka.

Kedaulatan Negara Terancam oleh Standar Global

Konsep kedaulatan negara, yang secara tradisional bertumpu pada keputusan rakyat dan pemerintah yang terpilih, kini terancam oleh agenda global yang tak jarang memaksakan standar internasional. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sering kali menjadi "tunggangannya" kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan global daripada kebutuhan lokal. Penerapan SDGs kadang dipaksakan untuk mengejar standar global, tanpa cukup memperhatikan perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat nasional.

SDGs: Dari Solusi Global ke Instrumen Pengendalian

Pada awalnya, SDGs hadir sebagai solusi atas masalah global yang bersifat mendesak. Namun, kenyataannya, standar-standar yang ada seringkali mengarah pada penyeragaman dan pengendalian, bukan pemberdayaan rakyat. Ketika indikator kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hanya diukur dari angka-angka statistik, manusia sebagai individu pun seringkali direduksi menjadi angka semata. Akibatnya, rakyat bukan lagi subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan nasibnya, tetapi menjadi objek yang diatur berdasarkan standar yang ditentukan jauh dari kepentingan mereka.

Krisis Etika dalam Pembangunan Global

Salah satu masalah paling mendalam dalam penerapan SDGs adalah hilangnya dimensi etika dalam proses pembangunan. SDGs sering kali diukur berdasarkan algoritma dan parameter yang hanya mengandalkan data kuantitatif. Padahal, pembangunan yang sejati harus mengandung nilai-nilai moral yang berakar pada kebudayaan dan tradisi bangsa. Tanpa etika yang transenden, pembangunan menjadi sekadar proses administratif tanpa makna yang lebih dalam bagi kemanusiaan.

Menjaga Kedaulatan Negara dan Demokrasi Lokal

Solusi untuk masalah ini bukanlah menolak SDGs secara keseluruhan, tetapi lebih kepada penegasan kedaulatan negara dalam menentukan arah pembangunan. Negara harus diberi ruang untuk menafsirkan, menyesuaikan, dan mengadaptasi SDGs agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki suara yang lebih besar dalam mendefinisikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, alih-alih hanya mengikuti standar internasional tanpa refleksi mendalam.

Solusi: Menegakkan Kembali Kedaulatan Rakyat dalam Pembangunan

Agar SDGs tetap relevan dan berfungsi sebagai alat pembangunan yang bermanfaat, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Memperkuat Kedaulatan Nasional: Negara harus berani menyesuaikan implementasi SDGs dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, bukan hanya menuruti tuntutan internasional.
2. Pemberdayaan Demokrasi Lokal: Masyarakat harus diberi ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan harus menjadi hasil konsensus antara pemerintah dan rakyat, bukan keputusan dari atas yang dipaksakan.
3. Pendekatan Berbasis Etika: Pembangunan yang berkelanjutan harus dilandasi oleh nilai-nilai moral yang hidup dalam kebudayaan dan tradisi lokal. Negara harus melibatkan masyarakat dalam merumuskan tujuan pembangunan dengan mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

Penutup

Pembangunan yang berfokus pada pencapaian SDGs haruslah tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional dan keberagaman nilai lokal. Ketika pembangunan global dipaksakan tanpa mempertimbangkan dimensi lokal, kita berisiko mengorbankan kebebasan dan martabat rakyat. Oleh karena itu, SDGs harus diposisikan sebagai alat yang mendukung kemandirian dan keberlanjutan negara, bukan sebagai ideologi global yang menggerus kedaulatan rakyat. Jika kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik, pembangunan harus tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama rakyat, bukan hanya beban global yang tak terjangkau.