Berita

Ibu-ibu Protes usulan Ketua DPD untuk Masyarakat Ikut Sumbang MBG , Partai X: "Pemerintah Harusnya Melayani, Bukan Minta Sumbangan!”

Pada Januari 2025, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mengusulkan agar pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan masyarkaat. Beberapa di anataranya menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) digunakan untuk mendukung pembiayaan program tersebut.

Menurut Sultan, masyarakat perlu menjadi contoh agar turut serta terlibat menyukseskan program pemerintah. “Saya melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini kita manfaatkan juga,” ujarnya, dikutip dari detik.com.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum terlibat di program MBG ini. Di antaranya, adalah saya kemarin juga berpikir kebnapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya ini kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh” imbuhnya.

Penolakan dari Masyarakat

Usulan Ketua DPD RI ini rupanya menuai kritik tajam dari masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu. Mereka mempertanyakan mengapa rakyat harus ikut menanggung beban program yang digagas pemerintah.

Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG, terutama terkait dengan kesesuaian penggunaannya menurut prinsip-prinsip agama dan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan program tersebut.

“Sebentar, ini yang punya program siapa? Kenapa yang repot harus satu negara?” ujar salah satu ibu rumah tangga dengan nada heran dikutip dari akun Instagram @ubahbarengibuibu.

Sementara yang lain menambahkan, “Hah, apa? Saya harus ikutan nyumbang juga? Bapak tahu nggak harga cabai sekarang sudah Rp120 ribu? Gaji saya masih lama, ini setengah napas saya!”

Banyak masyarakat juga mempertanyakan ke mana perginya uang pajak jika mereka masih harus dimintai sumbangan untuk program pemerintah. Beberapa bahkan menyarankan agar anggaran program ini diambil dari gaji pejabat, bukan dari kantong rakyat.

“Terus uang pajak kita perginya kemana kalau kita juga harus ikut nyumbang lagi”

“Hah apa tadi? Ikut nyumbang untuk MBG? Hmm gimana kalau dipotong dari gaji anggota DPR aja?”

“Hah apa? Ikut bayarin MBG? Hmm nggak dulu deh pak, bisnis trip aku juga perlu banyak modal nih. untuk bayar tikes pesawat mahal!! Lagian bapak sih, kalau nggak ada anggarannya nggak usah dipaksain” ujar lainnya dengan nada kesal, dan masih banyak lainnya.

Tugas Pemerintah: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Partai X menegaskan, pemerintah memiliki tiga tugas utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Usulan pemanfaatan dana zakat untuk mendanai MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan sebelumnya sudah menyatakan, jika pemanfaatan dana zakat memiliki aturan yang jelas berdasarkan ketentuan Islam. Penggunaan dana zakat untuk program MBG dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan dan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

"Kami mendukung penuh upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi dana zakat memiliki peruntukan khusus yang harus dihormati. Menggunakannya untuk program MBG berisiko menimbulkan penyalahgunaan serta melanggar prinsip dasar pengelolaan zakat," tegasnya.

"Tanggung jawab pendanaan program MBG harus sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan rakyat. Pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah justru meminta rakyat menyumbang untuk program yang seharusnya dibiayai negara, lalu apa fungsi anggaran negara?" imbuhnya.

Menurut prinsip Partai X, negara harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah wajib memastikan kebijakan yang dibuat tidak membebani rakyat, tetapi justru memberikan solusi konkret bagi kesejahteraan mereka.

Solusi Permasalahan Negara: Pendanaan yang Transparan dan Akuntabel

Partai X menekankan, solusi permasalahan negara harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Program MBG adalah inisiatif yang baik, tetapi pendanaannya harus berasal dari sumber yang tepat, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan dana zakat.

Sebagai yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, Partai X mendesak pemerintah dan DPD RI untuk mencari alternatif pendanaan yang lebih tepat tanpa melanggar prinsip keagamaan dan sosial.

“Kami siap mendukung kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Namun, pemerintah harus bertanggung jawab dan memastikan setiap kebijakan tidak merugikan kepercayaan publik terhadap sistem yang sudah berjalan,” pungkasnya.