Berita

Rapor Tahun Kedua Prabowo-Gibran, Partai X Soroti Ketimpangan Capaian Delapan Misi Asta Cita

Evaluasi tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dalam laporan Shadow Executive Office of The President RI Tahun Ke-2. Laporan tersebut menilai perkembangan delapan misi Asta Cita selama periode 21 Oktober 2025 hingga 20 Oktober 2026. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian setiap misi belum memperlihatkan perkembangan yang merata. Dari total skor yang dihimpun, pemerintahan pada tahun kedua memperoleh 21 poin dari skor maksimal 2.890 atau setara 0,7 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun pertama yang mencatat 88 poin atau sekitar 3,0 persen. Berdasarkan skala yang digunakan dalam laporan, hasil tahun kedua masuk dalam kategori sangat kurang.

Partai X melalui laporan tersebut berupaya menyajikan gambaran mengenai perkembangan kinerja pemerintahan berdasarkan pemantauan sentimen publik di media sosial. Penilaian dilakukan menggunakan Enygma Media Analyzer atau EMA untuk mengolah sentimen yang berkaitan dengan indikator dalam delapan misi Asta Cita. Metode ini memberikan skor positif sebesar satu, skor negatif sebesar minus satu, serta skor nol untuk sentimen netral dan nihil. Hasil pengukuran kemudian dinormalisasi menggunakan skala minus sepuluh hingga plus sepuluh. Dengan pendekatan tersebut, laporan berusaha mengidentifikasi bidang yang menunjukkan perkembangan, belum bergerak, atau mengalami kemunduran. Namun, hasil pemantauan sentimen perlu dipahami sesuai batasan metode yang digunakan dan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program.

Perbedaan hasil terlihat pada sejumlah misi yang memperoleh skor positif, tetapi belum cukup mengangkat capaian keseluruhan. Misi pertama memperoleh enam poin dari skor maksimal 110, sedangkan misi ketiga mencatat sembilan poin dari skor maksimal 290. Misi keempat memperoleh tujuh poin dari skor maksimal 600, sementara misi keenam mencatat delapan poin dari skor maksimal 210. Di sisi lain, misi kedua, kelima, dan kedelapan masing-masing memperoleh skor nol dalam laporan tersebut. Misi ketujuh menjadi perhatian karena mencatat skor minus sembilan dari skor maksimal 500. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara terperinci berdasarkan setiap indikator, bukan hanya melihat satu angka agregat.

Perlindungan Rakyat dan Penegakan Hukum Perlu Dicermati

Dalam misi pertama, indikator perlindungan kelompok rentan memperoleh skor positif empat, sedangkan perlindungan tenaga kerja mencatat skor positif satu. Sementara itu, indikator kebebasan pers memperoleh skor minus satu. Sebagian besar indikator lain dalam misi tersebut tercatat memperoleh skor nol. Temuan ini memberikan gambaran bahwa sentimen yang terpantau tidak menunjukkan arah yang sama pada seluruh bidang perlindungan masyarakat. Karena itu, hasil tersebut dapat menjadi bahan untuk menelaah kembali pelaksanaan perlindungan warga, penghormatan terhadap kebebasan pers, dan pelayanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan serta pelaksanaannya dapat dirasakan masyarakat secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan melalui data yang memadai.

Pada misi kedua, laporan mencatat skor positif dua untuk industri pertahanan strategis dalam negeri dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Namun, indikator penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan dan pembakaran hutan memperoleh skor minus enam. Sementara itu, sebagian besar indikator lain dalam misi kedua tercatat memperoleh skor nol. Perbedaan tersebut memperlihatkan perlunya perhatian terhadap berbagai bidang yang memiliki hasil pengukuran berbeda. Khusus untuk persoalan lingkungan, penilaian sentimen perlu dilengkapi pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, serta data kejadian yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada angka, tetapi dapat menjadi dorongan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan kepastian hukum.

Penguatan Ekonomi Rakyat Perlu Dilanjutkan

Misi ketiga menunjukkan sejumlah indikator dengan sentimen positif, terutama mengenai peran BUMN dalam perekonomian nasional dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Indikator tersebut memperoleh skor positif enam dalam laporan. Penciptaan lapangan kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal mencatat skor positif dua, sedangkan pasar tradisional dan lembaga kemasyarakatan masing-masing memperoleh skor positif satu. Meskipun demikian, sebanyak 25 dari 29 indikator dalam misi ketiga tercatat memperoleh skor nol. Laporan juga tidak mencatat indikator negatif dalam misi tersebut. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemerataan manfaat ekonomi, penguatan usaha masyarakat, serta kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Evaluasi Terbuka untuk Perbaikan Tahun Ketiga

Partai X menyampaikan laporan tersebut sebagai bentuk penilaian terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelayan masyarakat. Dalam kerangka yang digunakan, rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan perlu disertai pertanggungjawaban yang terbuka. Evaluasi diharapkan membantu mengenali bidang yang mengalami kemajuan, stagnasi, maupun kemunduran. Laporan tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan data pembanding melalui alamat [email protected] atau kepada publik. Data tambahan dapat membantu memperkaya pembahasan sepanjang disertai informasi yang relevan dan dapat diperiksa.

Tahun ketiga pemerintahan menjadi kesempatan untuk memperbaiki bidang yang belum menunjukkan perkembangan memadai. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan program, keterbukaan informasi, serta evaluasi berdasarkan indikator yang jelas. Setiap klaim keberhasilan sebaiknya didukung data pelaksanaan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Pada saat yang sama, temuan negatif perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan langkah perbaikan yang terukur. Melalui evaluasi berkelanjutan, hasil pemantauan publik dapat menjadi salah satu masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pelaksanaan program negara. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan semakin bertanggung jawab, terbuka terhadap koreksi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Download Rapor Tahun Ke-2 Prabowo di sini