Berita

Dari Ambang Bahaya ke Harapan: Indonesia antara Demokrasi Liberal dan Pancasila

Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan

Sejak reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dengan kebebasan yang lebih luas, termasuk pemilu langsung sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, meski pemilu langsung menjadi simbol kemajuan, Indonesia menghadapi dilema demokrasi liberal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah bangsa. Pertanyaannya muncul: apakah demokrasi liberal benar-benar membawa kemajuan, atau justru menimbulkan tantangan baru?

Demokrasi liberal cenderung memperlebar kesenjangan, melemahkan ikatan sosial, dan menimbulkan risiko disintegrasi kekuasaan. Sebaliknya, demokrasi Pancasila, dengan prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan, menawarkan jalan bagi kebangkitan bangsa.

Demokrasi Liberal: Ilusi Keadilan dan Kesetaraan

Secara formal, demokrasi liberal memberikan hak suara yang sama bagi setiap warga negara. Namun, sistem ini memiliki kontradiksi yang signifikan. Praktik uang dan populisme sering kali menentukan siapa yang menang, bukan kapasitas dan kualitas pemimpin. Kandidat yang memiliki modal atau kemampuan memengaruhi opini publik sering kali lebih unggul daripada mereka yang memiliki integritas dan kemampuan kepemimpinan yang nyata. Pemilu berbasis jumlah suara ini cenderung mengabaikan kualitas calon, sehingga rakyat sering memilih pemimpin berdasarkan popularitas, bukan kemampuan memimpin atau visi jangka panjang.

Mengapa Demokrasi Pancasila Menjadi Jalan Kebangkitan

Pancasila menekankan demokrasi melalui musyawarah untuk mufakat, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat. Sistem ini memastikan bahwa keputusan bukan sekadar suara terbanyak, tetapi mencerminkan kebijaksanaan kolektif. Sebelum rakyat memilih pemimpin, calon telah disaring melalui proses musyawarah yang melibatkan lembaga tertinggi negara, seperti MPR, untuk menjamin kualitas, integritas, dan kapasitas mereka.

Perbandingan dengan Demokrasi Liberal: Batu Biasa vs Batu Mulia

Perbedaan ini dapat dianalogikan dengan memilih batu biasa versus batu mulia. Dalam demokrasi liberal, rakyat seolah diberi kebebasan memilih “batu” apa pun, tanpa menilai kualitasnya. Akibatnya, banyak yang memilih pemimpin populer tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka. Sebaliknya, demokrasi Pancasila menyaring calon melalui musyawarah sehingga hanya “batu mulia”—pemimpin berkualitas dan berintegritas—yang diajukan kepada rakyat.

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat yang Sejati

Demokrasi Pancasila menegaskan kedaulatan rakyat yang hakiki. Dalam praktik demokrasi liberal, kedaulatan rakyat sering terdistorsi oleh praktik uang, ketidaksetaraan akses informasi, dan fragmentasi sosial. Musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila memastikan setiap keputusan mempertimbangkan kualitas dan dampaknya bagi seluruh rakyat, bukan sekadar suara terbanyak.

Kebangkitan Indonesia dengan Demokrasi Pancasila

Walau demokrasi liberal berhasil di beberapa negara, Indonesia memerlukan sistem yang sesuai dengan nilai kolektivitas, musyawarah, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila menekankan pemilihan pemimpin yang bijaksana, berkualitas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip ini, Indonesia dapat bangkit sebagai negara berdaulat, adil, dan makmur, menjauhi jebakan demokrasi liberal yang menekankan kuantitas suara tanpa memperhatikan kualitas kepemimpinan.